Tito Karnavian Apresiasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/kota

MEDIAPUBLIKA.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengapresiasi kinerja Gubernur Lampung dalam membangun hubungan dengan Kepala Daerah se-Lampung dalam hal penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Hal itu disampaikannya pada kunjungan kerja dalam rangka Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis di Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Rabu (5/1/22).

Terkait penanganan pandemi Covid-19, melalui indikator-indikator yang ada, Mendagri mengatakan kondisi Lampung baik menurut data per 4 januari, kasus terkonfirmasi positif 0%, artinya dari sekian banyak tes yang dilakukan, tidak ada yang positif, menurutnya sangat bagus sekali. Kemudian BOR juga, tingkat kesembuhan juga tinggi.

“Saya bisa mengatakan, secara umum pandemi di tingkat nasional dan di Lampung, merupakan salah satu provinsi yang terkendali,” kata Mendagri.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, kondisi tersebut karena kerjasama yang baik semua pihak, “Saya mengucapkan terimakasih atas kerja keras semua pihak baik tingkat provinsi, forkopimda termasuk dari Legislatif serta rekan-rekan dari Kabupaten/ kota,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyebutkan bahwa tingkat vaksinasi dosis 1 di Lampung sudah baik, mencapai angka 77,36%, tetapi harus terus dilakukan dan disosialisasikan jangan berhenti untuk terus melaksanakan vaksinasi terutama untuk para lansia.

“Saya berterimakasih kepada Bapak Gubernur dan semua jajaran yang telah bekerja keras dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, terutama pada saat ada potensi kerumunan besar kemarin saat Muktamar NU dan libur Nataru”, ucap Mendagri.

“Saya melihat dibawah orkestra (kepemimpinan) bapak presiden, dan saya juga melihat yang sama di Lampung, dibawah orkestra bapak Gubernur Arinal, Lampung bisa terhindar,” lanjutnya.

Mendagri juga berpesan kepada para kepala daerah dan forkopimda untuk terus menegakkan prokes, terutama dalam hal penggalakkan memakai masker, penanganan pandemi diprioritaskan sebagai agenda pertama di tahun 2022 ini. “Jangan bosan, karena problem belum selesai, ” Tambahnya.

Mendagri menekankan kekompakan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten sampai ke tingkat desa dengan visi yang sama dalam rangka penanganan Covid-19.

Sedangkan terkait realisasi pendapatan daerah, Mendagri mengapresiasi Gubernur Arinal karena Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar 99% berada di atas rata-rata Provinsi se-Indonesia yaitu sebesar 97,92%. (Data: Ditjen Bina Keuangan Daerah 3 Januari 2022)

Lampung hanya kurang 1% saja untuk mencapai target pendapatan 100% dari APBD asumsi di awal tahun, ini tinggi. Untuk mendapatkan angka itu, kerja kerasnya luar biasa.

Dua Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji juga masuk dalam 20 besar Kabupaten dengan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Terbesar Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, dalam hal Realisasi Belanja APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021, Mendagri kembali mengapresiasi kinerja Gubernur Arinal. Persentase Realisasi Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 mencapai angka 94,01%, menempati peringkat kedua terbesar dari seluruh Provinsi di Indonesia, di atas seluruh Provinsi di Pulau Jawa, kecuali Provinsi Jawa Barat yang menempati peringkat pertama. Adapun rata-rata realisasi belanja seluruh provinsi se-Indonesia sebesar 88,38%.

“Ini memang cocok kalau Pak Gubernur ini banyak mendapatkan penghargaan karena disini masuk di nomor 2 karena yang mendapatkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja tinggi, kita akan usulkan pada Menteri Keuangan untuk mendapatkan apresiasi dana Insentif Daerah. Ini tidak gampang sampai bisa mengeksekusi 99% Ini kerja besar dan sulit,” kata Mendagri.

Di 4 Kabupaten di Provinsi Lampung masuk dalam 20 besar Kabupaten dengan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Tertinggi pada Tahun Anggaran 2021, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Way Kanan. Di tingkat Kota, Metro juga masuk dalam 20 Besar Kota dengan Persentase Realisasi Belanja Terbesar.

“Di tingkat Kabupaten dan Kota juga, salut sama Lampung. Ini mungkin karena Gubernurnya semangat. Tidak ada yang masuk kategori merah dibawah 60%. Dari 20 besar Kabupaten, 4 dari Lampung. Saya kagum,” lanjutnya.

“Saya minta belanja pemerintah di tahun 2022 ini tetap menjadi yang utama. Tujuannya agar daya beli masyarakat meningkat, konsumsi rumah tangga meningkat. Belanja pemerintah juga untuk menstimulasi swasta,” tegasnya.

Mendagri juga mengapresiasi Gubernur Arinal terkait Simpanan Pemerintah Provinsi di Perbankan yang tergolong wajar.

“Saya berterimakasih kepada Gubernur Lampung, simpanan di perbankan hanya sekitar 218 Milyar, ini wajar, Lampung sangat bagus sekali. Ini menunjukkan kemampuan manajemen. Dengan angka-angka yang ditunjukkan baik realisasi pendapatan dan belanja, simpanan pun masih ada untuk menjaga kebutuhan di awal tahun. Itu menunjukkan kemampuan manajerial yang sangat luar biasa”, ucap Mendagri.

Mendagri mengingatkan 5 Prioritas Pembangunan Presiden Joko Widodo, yaitu:

Pembangunan Sumber Daya Manusia Prioritas utama Pembangunan SDM yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% agar tepat sasaran dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal dan manajemen talenta (vokasi), serta pada Jaminan Kesehatan dengan meningkatkan kualitas pelayanan BPJS dan menjamin kesehatan ibu hamil.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Pusat harus difollow up oleh Pemerintah Daerah yaitu menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, lokasi wisata, penciptaan lapangan kerja baru, dan akselerasi nilai tambah ekonomi rakyat.

Penyederhanaan Regulasi
untuk mempermudah perizinan dan meningkatkan investasi;

Reformasi birokrasi
Sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, birokrasi pemerintahan menjadi lebih ramping dan fleksibel

Transformasi ekonomi, yakni dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam menjadi negara berdaya saing manufaktur & jasa modern. Di tangan SDM yang berkualitas maka keterbatasan Sumber Daya Alam dapat dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.(kmf).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *