TPID Provinsi Lampung Gelar FGD Bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

MEDIAPUBLIKA.com – Gubernur Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengikuti kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (27/6/22).

Focus Group Discussion Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan dalam rangka mendiskusikan langkah yang ditempuh kedua Provinsi sebagai upaya pengendalian inflasi dan membangun kerjasama antar kedua Pemerintah Provinsi diberbagai sektor.

Plt. Asisten Adminstrasi Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Misbardi mengatakan, bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang bukan merupakan daerah produsen, sehingga untuk memenuhi kebutuhan berbagai komoditas harus mendatangkan dari luar pulau.

Beberapa Provinsi yang memenuhi kebutuhan pokok Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya Provinsi Riau, Jawa Timur, Jambi dan Lampung, termasuk untuk memenuhi pasokan hewan kurban yang berasal dari Provinsi Lampung.

Melalui diskusi dan kerjasama antara kedua Provinsi diharapkan dapat memenuhi pasokan kebutuhan dasar strategis di Provinsi Kepulauan Riau, dan diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya Pengendalian Inflasi telah menerapkan Strategi 4 K, yaitu :
Keterjangkauan harga, Ketersedian Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif.

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi Sumber Daya Alam pertanian cukup besar dan melimpah, diantaranya padi, jagung, ubi kayu, buah-buahan (nanas, pisang, pepaya), tebu, serta beberapa komoditas lainnya (kopi, lada,
kakao, kelapa sawit, karet, sapi potong, dan ternak kambing).

Kedepan, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengembangkan Sektor Pariwisata, diantaranya saat ini yang sedang digagas bersama 3 BUMN dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni. (Bakauheni Harbour City).

Hadir dari jajaran pemerintah Kepri, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Pemukiman, Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Kominfo, dan Kepala Tim Perumusan Kebijakan daerah Didik Prasetyo mewakili BI Kepulauan Riau.

Sedangkan dari jajaran Provinsi Lampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Irfan Farulian, Kepala Dinas Koperasi UKM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Peternakan dan Keswan, Plt Kadis Perkebunan, Kepala Biro Adpim, Kabid pada Bappeda Provinsi Lampung. (*).