Gerakan Demokrasi Lampung, Gelar Aksi Damai Tolak Politik Uang pada Pilkada Lampung

BERITA25 Dilihat

MEDIAPUBLIKA.com – Gerakan Demokrasi Lampung, yang digagas oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, akan melaksanakan aksi damai besok, Kamis, 14 November 2024.

Aksi ini bertujuan untuk menolak praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung, yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Dengan mengusung tema “Aksi Damai dan Mimbar Bebas Gerakan Demokrasi Lampung – Menolak Politik Uang,” kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendesak semua pihak terkait untuk bersikap tegas demi pemilihan yang bersih.

Menurut penanggung jawab lapangan, Bani, Presma Universitas Lampung (Unila), aksi ini akan dimulai pada pukul 10:30 WIB, dengan titik kumpul di area parkir Hotel Sheraton, Lampung.

“Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk hadir dan menyuarakan pentingnya pemilihan yang bebas dari politik uang. Kita perlu menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat tidak dibeli,” ujar Bani.

Selain orasi dan mimbar bebas, aksi ini juga menuntut agar partai politik dan lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu dan GAKUMDU, menandatangani fakta integritas yang menolak segala bentuk politik uang. Para peserta aksi akan bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Lampung, tempat orasi utama akan berlangsung.

“Kami berharap kehadiran pihak-pihak terkait di lokasi aksi sebagai bentuk komitmen bersama. Penandatanganan fakta integritas ini menjadi simbol sikap tegas terhadap praktik politik uang yang merusak demokrasi,” tambah Fakih, perwakilan mahasiswa dari Unila.

Gerakan ini juga mendorong Kapolda Lampung untuk membentuk Satgas Anti Politik Uang hingga tingkat desa dan meminta seluruh lembaga terkait untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam Pilkada.

Narahubung:
• Fakih: 0812-7185-1869
• Bani: 0822-8116-7232

Aksi damai ini diharapkan dapat memperkuat semangat demokrasi yang bersih di Lampung, sekaligus mengingatkan semua pihak untuk menolak politik uang dalam Pilkada. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *