MEDIAPUBLIKA.com – Salah seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditangkap terkait keterlibatan dalam sindikat mafia tanah. Pejabat BPN berinisial PS ini disebut sebagai aktor intelektual di kasus mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan, PS bekerja sama dengan seorang pendana dalam menerbitkan sertifikat tanpa warkah yang benar.
“PS ini pejabat BPN yang berperan sebagai aktor intelektual dan dia bekerja sama dengan funder atau pendana. Dia ini menerbitkan sertifikat dengan warkah palsu dan tanpa melalui prosedur yang benar,” jelas Hengki dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (13/07/22).
Hengki mengatakan, tersangka PS disinyalir menerbitkan sejumlah sertifikat bermasalah yang peralihannya dilakukan tanpa prosedur yang benar.
“Disinyalir ada banyak objek tanah lain yang sertifikatnya bermasalah yang diterbitkan oleh oknum pejabat BPN ini. Untuk saat ini sudah ada 6 laporan yang kami tangani,” ungkap Hengki.
PS merupakan Ketua Adjudikasi PTSL di salah satu kantor BPN di Jakarta Selatan. Saat ini PS menjabat sebagai Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara.
“PS ini sekarang menjabat sebagai Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara, tapi sewaktu melakukan tindak pidana ini dia menjabat sebagai Ketua Ajudifikasi PTSL di BPN Jakarta Selatan,” kata Petrus.
PS ditangkap pada oleh jajaran Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya dipimpin Kanit I AKP Mulya pada Selasa (12/7) sekitar pukul 23.30 WIB. PS ditangkap di kawasan Depok, Jawa Barat.
Proses penyelidikan mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN saat masih terus digencarkan. Polisi menduga masih banyak lagi ASN yang terlibat kasus serupa.
Secara terpisah, Kasubdit Harda Ditreskrimum AKBP Petrus Silalahi membenarkan informasi tersebut. Petrus mengatakan penangkapan PS akan dikembangkan untuk mengusut para pelaku lainnya.
Hingga hari ini Subdit Harda Ditreskrimum PMJ telah menetapkan lebih dari 20 tersangka mafia tanah atas perkara yang melibatkan banyak pegawai ASN lintas instansi. (*).
