MEDIAPUBLIKA.com – Sektor peternakan Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Lampung mencatat total produksi peternakan mencapai 428.667,49 ton, meningkat 5,85 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 404.992,65 ton.
Dengan demikian, terjadi peningkatan produksi sekitar 23.674,84 ton dalam satu tahun.
Kepala DPKH Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan pertumbuhan tersebut bahkan melampaui target pemerintah. Pada 2025, target peningkatan produksi peternakan ditetapkan sebesar 1,36 persen.
Realisasi pertumbuhan sebesar 5,85 persen tersebut membuat capaian terhadap target kinerja mencapai 430,15 persen.
Namun, Lili menegaskan angka tersebut tidak berarti produksi peternakan Lampung meningkat hingga 430 persen.
“Angka 430,15 persen merupakan persentase capaian terhadap target kinerja, bukan berarti produksi ternak secara fisik meningkat 430,15 persen,” jelas Lili kepada media, Rabu (9/9/2026).
Produksi Daging dan Telur Meningkat
Pertumbuhan produksi terjadi pada sejumlah komoditas peternakan. Produksi daging meningkat dari 155.597,90 ton pada 2024 menjadi 165.262,42 ton pada 2025.
Sejumlah komoditas mencatat pertumbuhan cukup tinggi. Produksi daging kambing tumbuh 12,46 persen, sedangkan daging domba meningkat 10,28 persen.
Sementara produksi daging sapi tumbuh 0,27 persen, kerbau 3,67 persen dan babi 0,70 persen.
Produksi telur juga mengalami peningkatan. Dari 245.482,01 ton pada 2024 menjadi 259.353,19 ton pada 2025 atau tumbuh 5,65 persen.
Kenaikan tersebut terutama ditopang produksi telur ayam ras petelur yang tumbuh 6,18 persen.
Produksi susu juga meningkat dari 3.912,74 ton menjadi 4.051,88 ton atau tumbuh 3,56 persen.
Menurut Lili, peningkatan produksi tidak terlepas dari berbagai program yang dijalankan DPKH, mulai dari peningkatan populasi dan ketersediaan ternak produktif, pembibitan, peningkatan mutu genetik hingga program reproduksi melalui inseminasi buatan (IB).
“Selain itu ada peningkatan produktivitas unggas, dukungan pakan, perbaikan kualitas bibit, penerapan biosekuriti dan pelayanan kesehatan hewan,” ujarnya.
Kelahiran Sapi dan Kerbau Capai 125.350 Ekor
Dari sisi reproduksi, program inseminasi buatan juga mencatat capaian tinggi. Realisasi kelahiran sapi dan kerbau mencapai 125.350 ekor, jauh melampaui target sebanyak 62.726 ekor.
Lili menyebut capaian tersebut antara lain dipengaruhi meningkatnya kesadaran dan kemandirian peternak terhadap manfaat inseminasi buatan.
Namun, angka 125.350 ekor tersebut merupakan jumlah absolut kelahiran sapi dan kerbau, bukan berarti populasi ternak meningkat 200 persen.
Kinerja reproduksi juga tercermin dari produksi semen beku yang mencapai 58.236 straw atau 116,24 persen dari target 50.100 straw.
Sementara distribusi semen beku mencapai 49.843 straw atau 142 persen dari target 35.100 straw.
Penjualan sapi UPTD Pembibitan Ternak Sapi juga mencapai 21 ekor atau 191 persen dari target sebanyak 11 ekor.
Target Kinerja Jadi Bahan Evaluasi
Lili menjelaskan tingginya capaian sejumlah indikator dibandingkan target tidak terlepas dari perubahan asumsi dalam penyusunan target kinerja.
Target peningkatan produksi ternak yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6,95 persen dalam Renstra 2025-2026 kemudian disesuaikan menjadi 1,36 persen dalam Renstra 2025-2029.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Sensus Pertanian 2023.
Target 1,36 persen juga lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan produksi pada 2024 yang hanya mencapai 0,17 persen.
Karena itu, capaian realisasi yang jauh melampaui target tidak serta-merta menunjukkan adanya lonjakan produksi ekstrem.
“Selisih antara target dan realisasi tersebut tetap menjadi bahan evaluasi agar penetapan target pada tahun berikutnya semakin presisi dan berbasis data,” kata Lili.
Hal serupa terjadi pada indikator produksi produk olahan peternakan. Pada 2025, produksinya tumbuh 14,35 persen, dari 2.202,99 ton menjadi 2.519,14 ton.
Dengan target pertumbuhan hanya 2,5 persen, capaian terhadap target mencapai 574,11 persen.
Salah satu faktor pendukungnya adalah mulai berproduksinya susu sapi Koperasi Juang Jaya Abdi Alam di Lampung Selatan yang mendatangkan 50 ekor sapi perah pada Mei 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
DPKH Akui Sejumlah Program Belum Optimal
Di tengah capaian positif sektor produksi, DPKH juga mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum mencapai target secara optimal.
Lili mengatakan indikator dan realisasi kinerja 2025 telah melalui asistensi dan evaluasi yang melibatkan Biro Organisasi, Bappeda serta Inspektorat Provinsi Lampung.
Data produksi dan kinerja juga telah melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang, mulai dari tingkat lapangan, Kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
Menurutnya, indikator output dalam sejumlah sub kegiatan tidak selalu menggambarkan jumlah barang secara fisik. Sebagian merupakan indikator agregat yang mencakup laporan, dokumen, unit dan sebagainya.
Dalam sub kegiatan penjaminan peredaran benih atau bibit ternak, bahan pakan dan pakan, misalnya, kegiatan mencakup bantuan ternak itik, ayam petelur, kambing, pakan konsentrat, obat hewan, desinfektan hingga mesin tetas.
Program tersebut juga disertai bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi. Lokasi, volume serta penerima manfaat ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung.
Meski demikian, Lili mengakui terdapat sejumlah kegiatan yang belum terserap secara optimal. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), perubahan rencana penggunaan anggaran, keterbatasan waktu pada akhir tahun serta penyesuaian efisiensi anggaran.
Salah satunya sertifikasi GFP/GBP yang baru terealisasi satu unit usaha dari target dua unit usaha.
Target PAD 2026 Naik Jadi Rp1,341 Miliar
Untuk 2026, DPKH Provinsi Lampung menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,341 miliar.
Target tersebut berasal dari sejumlah layanan, antara lain penjualan semen beku, ternak bibit kambing dan sapi, pemakaian laboratorium serta layanan sertifikasi.
Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2025 sebesar Rp552,032 juta dan 2024 sebesar Rp466,5 juta.
Menurut DPKH, peningkatan target disusun berdasarkan capaian tahun sebelumnya serta adanya tambahan layanan baru berupa pemakaian laboratorium bidang kesehatan hewan untuk sertifikasi.
Namun, Lili menegaskan PAD tersebut tidak dikelola langsung oleh DPKH untuk membiayai program dan kegiatan.
Kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan DPKH bersumber dari alokasi anggaran yang tersedia dalam Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam APBD 2026, pagu DPKH tercatat sebesar Rp25,549 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp18,091 miliar atau sekitar 70,8 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji, tunjangan ASN dan TPP.
Sementara belanja barang dan jasa, hibah serta belanja modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.
Untuk belanja modal sebesar Rp1,143 miliar, anggaran diarahkan antara lain untuk mendukung ketersediaan pakan, peningkatan layanan laboratorium, penyimpanan obat-obatan, pengolahan limbah peternakan serta pengadaan chopper untuk pengolahan pakan.
Untuk program kesehatan hewan, anggaran pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis mencapai Rp427,332 juta. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan vaksin, obat, antibiotik, desinfektan dan perlengkapan pendukung lainnya.
Sementara anggaran pengujian laboratorium sebesar Rp193 juta digunakan untuk penyediaan alat dan bahan laboratorium.
Pembangunan Gedung Rp1,11 Miliar Dibatalkan
DPKH juga memastikan rencana pembangunan atau rehabilitasi gedung UPTD senilai sekitar Rp1,11 miliar di Gedong Tataan, Labuhan Ratu, Sidomulyo dan Terbanggi Besar tidak dilaksanakan.
Kegiatan tersebut termasuk dalam anggaran yang diefisiensi saat penyusunan Rancangan APBD Perubahan 2026.
Lili mengatakan pertumbuhan produksi sebesar 5,85 persen pada 2025 menjadi modal penting bagi Lampung untuk memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani.
Namun, capaian produksi harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas perencanaan dan akuntabilitas anggaran.
“Seluruh capaian maupun kekurangan dalam laporan kinerja tetap menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada periode berikutnya,” ujarnya.
DPKH akan terus memperkuat pembibitan, kesehatan hewan, penyediaan pakan, produktivitas serta kelembagaan peternak.
Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, peternak, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya juga akan diperkuat.
Lili berharap pertumbuhan sektor peternakan tidak hanya tercermin dari meningkatnya angka produksi, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak sekaligus menjaga ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Lampung.
“Keberhasilan sektor peternakan tidak hanya diukur dari peningkatan angka produksi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan peternakan mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan peternak dan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.
