MEDIAPUBLIKA.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan meluncurkan Program Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera), di Desa Margasari dan Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Senin (26/10/2026).
Peluncuran yang berlangsung di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tersebut menjadi upaya memperkuat perekonomian masyarakat pesisir melalui perluasan akses pembiayaan, perlindungan risiko, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan usaha produktif.
Desa PERKASA merupakan salah satu program prioritas TPAKD Provinsi Lampung Tahun 2026 yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat.
Program ini juga diharapkan memperkuat pemanfaatan infrastruktur KNMP untuk mendukung kegiatan ekonomi, mulai dari perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, perdagangan, hingga pengembangan usaha mikro.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, infrastruktur harus didukung penguatan kapasitas usaha, kelembagaan ekonomi, akses pasar, serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih merupakan fondasi penting bagi penguatan ekonomi pesisir. Namun, agar infrastruktur tersebut memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan penguatan kapasitas usaha, kelembagaan, akses pasar, serta dukungan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, akses keuangan tidak boleh berhenti pada pembukaan rekening atau penyaluran pembiayaan, tetapi harus mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
Desa Margasari dan Sukorahayu merupakan lokasi pembangunan KNMP Tahap I di Lampung. Pembangunan infrastruktur di kedua desa tersebut dilaporkan telah mencapai 100 persen.
Pembiayaan UMKM dan Perlindungan Nelayan
Program Desa PERKASA melibatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, OJK Provinsi Lampung, BRI, Bank Lampung, BPRS Lampung Timur, PNM, Asuransi Astra, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Phintraco Sekuritas.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui perluasan pembiayaan produktif, perlindungan risiko, peningkatan budaya menabung, edukasi investasi, serta penguatan literasi dan perlindungan konsumen.
Dalam kegiatan tersebut, penyaluran pembiayaan melalui PNM Mekaar tercatat mencapai Rp2,349 miliar hingga Oktober 2026. Sementara itu, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp1,35 miliar kepada 25 debitur.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga menyalurkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) sebesar Rp35 juta kepada dua debitur selama Oktober 2026.
Selain akses pembiayaan, masyarakat memperoleh dukungan perlindungan melalui pemberian 150 polis asuransi jiwa dari PT Astra kepada pelaku UMKM dan nelayan.
Sementara itu, BEI bersama Phintraco Sekuritas memfasilitasi pembukaan 150 rekening saham bagi pelaku UMKM dan nelayan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan dan mengenalkan investasi pasar modal.
Program ini turut mendorong pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), edukasi pengelolaan keuangan, serta pemahaman mengenai manfaat dan risiko investasi. Masyarakat juga diingatkan agar menggunakan layanan keuangan dari lembaga berizin dan waspada terhadap penawaran ilegal.
Pemkab Dorong Kemandirian Ekonomi Pesisir
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, melalui sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, mengapresiasi dukungan OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah menilai penguatan sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga pengembangan usaha pengolahan, perdagangan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perluasan akses keuangan.
“Peningkatan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan mengandalkan hasil tangkapan ikan. Masyarakat juga perlu memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau, disertai pengetahuan dalam mengelola keuangan,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Ia berharap Desa Margasari dan Sukorahayu dapat menjadi contoh desa yang produktif, mandiri, melek keuangan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan usaha yang baik.
OJK Ingatkan Risiko Pinjaman dan Investasi Ilegal
Penguatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Desa PERKASA. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan tercatat sebesar 64,42 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 90,39 persen.
Pada kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan, indeks literasi keuangan tercatat 59,75 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 87,82 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diimbangi kemampuan masyarakat memahami manfaat, biaya, kewajiban, serta risiko produk keuangan yang digunakan.
OJK Provinsi Lampung juga mencatat 511 laporan terkait pinjaman online ilegal dan 70 laporan terkait investasi ilegal sepanjang Januari hingga September 2026.
Masyarakat diimbau menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum menggunakan produk keuangan atau melakukan investasi. Selain itu, masyarakat diminta menghindari judi online dan berbagai penawaran layanan keuangan ilegal.
Keberlanjutan Program Jadi Tantangan
Peluncuran Desa PERKASA di Margasari dan Sukorahayu diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang dibuka atau besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Karena itu, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan nelayan, serta pemantauan perkembangan usaha penerima manfaat menjadi faktor penting agar program memberikan dampak jangka panjang.
Melalui sinergi TPAKD, pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan, Desa PERKASA diharapkan mampu mendorong desa pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur. (*).
