MEDIAPUBLIKA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengakui persoalan penganggaran belanja internet yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersamaan dengan penganggaran serupa di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat (hearing).
DPRD menilai praktik penganggaran tersebut tidak efektif, tidak etis, dan perlu dievaluasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran daerah.
Anggota Komisi I DPRD Tubaba dari Fraksi NasDem, Refin, mengatakan apabila belanja internet untuk OPD telah dianggarkan melalui Diskominfo, maka OPD tidak seharusnya kembali menganggarkan belanja yang sama.
“Menurut saya sangat tidak etis. Kalau belanja internet sudah dianggarkan dari Kominfo untuk OPD, kemudian OPD menganggarkan lagi belanja yang sama. Kalau kita bicara salah atau benarnya, memang tidak dibenarkan, sudah pastinya salah,” ujar Refin melalui pesan WhatsApp, Senin (3/8/2026).
Refin mengungkapkan persoalan tersebut sebenarnya telah beberapa kali menjadi pembahasan DPRD karena dinilai tidak efektif.
Namun, hingga kini masih ditemukan penganggaran internet secara terpisah di sejumlah OPD.
Ia memastikan persoalan tersebut akan kembali dibahas dalam rapat dengar pendapat pembahasan APBD Perubahan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Itu memang dari sebelumnya sudah sering kita bahas terkait belanja internet karena menurut kami tidak efektif. Sebentar lagi ada hearing perubahan, nanti kita bahas lagi, kita evaluasi, dan akan kita usulkan untuk dipangkas. Pilih salah satunya saja,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, belanja internet di Diskominfo Tubaba selama dua tahun anggaran, yakni 2025 dan 2026, mencapai sekitar Rp2,016 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi layanan internet OPD, jaringan intra pemerintah, internet satelit, hingga internet area publik.
Namun, di sisi lain sejumlah OPD tetap menganggarkan belanja internet secara mandiri dengan nilai yang bervariasi, mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
Sekretariat Daerah Kabupaten Tubaba, misalnya, mengalokasikan sekitar Rp518,1 juta selama dua tahun untuk belanja internet.
Bapperida menganggarkan sekitar Rp108,72 juta, sedangkan Bapenda mengalokasikan sekitar Rp162 juta pada periode yang sama.
Sejumlah pejabat OPD beralasan jaringan internet yang disediakan Diskominfo belum mampu memenuhi kebutuhan operasional masing-masing instansi.
Kepala Bagian Umum Setdakab Tubaba, Yusri Akil, sebelumnya menyebut kapasitas jaringan internet dari Diskominfo dinilai belum memadai sehingga sejumlah bagian terpaksa memasang jaringan tambahan.
“Harusnya salah satunya yang dipilih. Kalau memang dari Kominfo sudah memadai, tidak perlu lagi masing-masing bagian menganggarkan WiFi tambahan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Bapenda Tubaba, Jimy. Menurutnya, layanan internet tambahan diperlukan karena pelayanan pembayaran pajak telah berbasis digital sehingga membutuhkan koneksi yang stabil.
Sementara itu, mantan Kepala Bapperida Tubaba, Yudiansyah, juga mengakui alasan utama pengadaan internet secara mandiri adalah keterbatasan kapasitas jaringan dari Diskominfo.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan terjadinya pemborosan anggaran karena adanya belanja dengan objek yang sama di dua pos anggaran berbeda.
Selain itu, proses pemaketan pengadaan internet di Diskominfo juga menjadi sorotan karena dinilai belum menguraikan spesifikasi pekerjaan secara rinci dan dilakukan melalui dua metode pemilihan penyedia, yakni e-purchasing dan dikecualikan.
Praktik tersebut dinilai perlu dievaluasi agar sejalan dengan prinsip efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, serta menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kominfo Tubaba maupun Kepala Bidang Telekomunikasi dan Persandian serta Sekertaris Kominfo belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan melalui pesan WhatsApp. (Medi)
